KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar menerima kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) saat aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kukar, Yani Wardhana menilai kehadiran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi justru menjadi bentuk kontrol sosial yang dibutuhkan pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi. Jujur, kami merasa terbantu dengan adanya pengawalan seperti ini,” ujar dia, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap masukan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
Namun, terkait ketidakhadiran Bupati dalam aksi tersebut, dia menjelaskan bahwa kepala daerah tengah menjalankan tugas di luar daerah, tepatnya di Jakarta, untuk memperjuangkan program pembangunan Kukar.
“Bupati tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta dalam rangka memperjuangkan program-program dalam visi Kukar Idaman Terbaik,” jelas Wardhana.
Dia menerangkan, pada awal periode pemerintahan saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar berbagai program prioritas dapat direalisasikan.
Pemkab Kukar membuka peluang dialog lanjutan antara mahasiswa dan pemerintah daerah melalui mekanisme audiensi yang terjadwal dengan baik.
“Kami sarankan ke depan bisa dilakukan dialog langsung dengan Bupati melalui penjadwalan, agar aspirasi bisa disampaikan lebih efektif,” sarannya.
Wardhana juga mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan di tingkat kabupaten, karena sebagian kewenangan berada di pemerintah pusat maupun provinsi.
Meski demikian, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan tetap menjadi perhatian untuk diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Menanggapi tuntutan terkait pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di wilayah hulu dan hilir, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memasukkan seluruh wilayah dalam program pembangunan daerah.
“Semua sudah tercakup dalam 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik,” ungkap dia.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap.
“Kalau kondisi keuangan daerah lebih baik, tentu pembangunan bisa lebih optimal. Saat ini kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan,” pungkas Wardhana. (ASR)
