KUKAR, LINGKARKALTIM: Puluhan mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kukar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan pembangunan daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Aksi tersebut diwarnai kekecewaan mahasiswa lantaran tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri itu berlangsung pada Kamis (2/4/2026).
“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati tidak dapat menghadiri massa aksi,” ucap Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq.
Ia menjelaskan, terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah hulu dan hilir yang masih tertinggal dan belum layak.
“Kami menilai ini sangat mendesak karena banyak kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang, terutama di daerah hulu,” jelas Ibnu.
Tuntutan kedua adalah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek perawatan dan pengelolaan fasilitas yang telah dibangun.
“Fasilitas yang sudah ada harus dirawat dengan baik agar manfaatnya berkelanjutan,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan sektor lain, termasuk pendidikan.
Ibnu menyebut, masih terdapat ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kukar.
Selain itu, mahasiswa mengaku kecewa terhadap respons pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan terkait permohonan audiensi.
“Kami sudah mengirim surat sejak 31 Maret, tapi hasil dialog hari ini belum ada kepastian, hanya diminta menunggu jadwal,” ungkap dia.
Mahasiswa berencana kembali mengirimkan surat audiensi dalam dua hingga tiga hari ke depan, serta membuka kemungkinan melakukan aksi lanjutan untuk menuntut pertemuan langsung dengan kepala daerah.
Sementara itu, Ketua BEM Unikarta, Zulkarnain mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang tidak responsif terhadap aspirasi mahasiswa.
“Selama ini setiap aksi yang kami lakukan tidak pernah ditanggapi dengan baik. Bahkan Bupati tidak pernah hadir langsung,” tegas dia.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Dia menilai pemerintah seharusnya hadir dan berdialog langsung untuk mencari solusi atas berbagai persoalan.
“Kalau pemerintah peduli, seharusnya hadir bersama masyarakat dan membahas persoalan yang ada,” sebut Zulkarnain.
Dari sekian banyak infrastruktur jalan yang mereka soroti, salah satunya menuju Kota Bangun yang mengalami kerusakan cukup parah sepanjang sekitar 9 kilometer.
Namun, perbaikan yang dilakukan pada tahun ini disebut hanya sekitar 900 meter.
“Dengan anggaran yang besar, seharusnya persoalan mendasar seperti ini bisa ditangani lebih maksimal,” pungkasnya. (ASR)
