SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Selain krisis bencana kabut asap (karhutla), fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU menjadi isu panas yang disodorkan massa Gerakan Rakyat Menggugat saat mengepung Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026). Menjawab tuduhan kelumpuhan pasokan di provinsi kaya sumber daya energi ini, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud buka-bukaan mengenai sengkarut pembatasan kuota dari pemerintah pusat.
Di hadapan ratusan mahasiswa dan warga, Rudy Mas’ud membantah tudingan ketiadaan stok fisik BBM dari pihak penyalur. Ia menegaskan telah berkoordinasi langsung dengan Hiswana Migas untuk memastikan kesiapan infrastruktur SPBU di seluruh Kaltim.
“Pertama, bahan bakarnya ready. Yang kedua, SPBU-nya siap. Ini setelah berdiskusi dengan Ketua Hiswana Migas Samarinda dan Balikpapan. Samarinda mewakili tujuh kabupaten/kota dan Balikpapan mewakili tiga kabupaten/kota. Mereka semuanya siap menyalurkan, bahkan nozel-nozel nya siap terutama untuk Pertalite dan Biosolar,” ujar Rudy menenangkan sorakan massa.
Kendati infrastruktur dan pasokan diklaim siap, Rudy Mas’ud membenarkan keluhan massa aksi BBM di lapangan kerap ludes sebelum malam tiba. Hal itu terjadi akibat jatah kuota harian dari pemerintah pusat yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan tingkat konsumsi kendaraan warga Kaltim.
Rudy membeberkan hitungan matematis di balik ambruknya daya tahan kuota SPBU lokal saban harinya.
“Hari ini posisi Pertamina over 10 persen. Jadi teman-teman SPBU semuanya siap menyalurkan. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore sudah habis. Bener yang disampaikan dengan adik-adik ini semuanya. Untuk daerah pesisir atau pinggir, rata-rata kapasitasnya hanya 700 ton per bulan bercampur dari Pertalite sampai Biodiesel. Itu tidak cukup. Untuk yang di tengah kota, rata-rata hanya 30 ton per hari, kalau dikali 30 hari hanya 900 ton. Enggak akan cukup. Maka kalau tiba pagi, sore pasti habis,” beber Gubernur.
Atas dasar sengkarut kuota tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa penuntasan antrean panjang BBM tidak berada di tangan pemerintah daerah, melainkan pada diskresi Kementerian ESDM dan jajaran pimpinan BUMN/Danantara di Jakarta.
Gubernur berjanji akan memboyong persoalan jebolnya batas kuota BBM Kaltim ini langsung ke jajaran menteri pusat agar pasokan SPBU dapat ditambah hingga malam hari.
“Kebijakan ini adanya di pusat. Ini yang harus kita diskusikan dengan baik dengan Menteri ESDM maupun dengan Dirut Pertamina maupun dengan Danantara. Kita harus cari solusi agar ini cepat selesai. Kalau didistribusikannya sampai jam 10 malam, haqqul yakin insya Allah tidak akan mengular. Antre iya, tapi tidak akan mengular,” tegas Rudy memungkas penjelasannya di hadapan massa aksi. (dev)
