KUKAR, LINGKARKALTIM: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, mendesak pemerintah daerah segera merehabilitasi bangunan sekolah yang terdampak kebakaran. Ia menegaskan, pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan baik.
Sopan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah untuk membahas penanganan fasilitas pendidikan yang terdampak kebakaran. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar para siswa dapat kembali memperoleh akses terhadap sarana belajar yang layak.
“Kami berharap pemerintah segera merehabilitasi gedung sekolah yang terdampak kebakaran. Ini menjadi salah satu prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Selain pemulihan bangunan sekolah, Sopan turut menyoroti kondisi guru yang juga terdampak bencana, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah akibat kebakaran.
Ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mempertimbangkan pemberian dispensasi terkait absensi dan kehadiran bagi guru yang sedang menghadapi situasi darurat. Dengan begitu, kondisi yang mereka alami pascabencana dapat menjadi pertimbangan tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi SDN 021 Tenggarong yang terdampak kebakaran di Jalan Kartini, Tenggarong, pada Rabu (14/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi bangunan dan lingkungan sekolah pascakebakaran sekaligus mengidentifikasi dampak musibah terhadap aktivitas pendidikan.
Heriansyah menyebut penanganan sekolah terdampak menjadi perhatian agar kebutuhan pendidikan tetap terpenuhi. Langkah pemulihan diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Pemulihan fasilitas pendidikan menjadi hal penting untuk memastikan para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan nyaman.
“Dukungan pemerintah daerah serta koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar proses penanganan sekolah terdampak kebakaran dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ahk)
