SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Dampak kekeringan ekstrem yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis pasokan air bersih, hingga penurunan kualitas udara memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mengambil tindakan darurat. Pihak BPBD mendesak agar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan dapat kembali direkomendasikan dan disiagakan secara berkelanjutan di wilayah Kota Tepian.
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, menegaskan intervensi OMC sangat krusial untuk menekan potensi bencana yang kian meluas, mengingat kondisi cuaca kering dan minim curah hujan diprediksi masih bertahan hingga awal November 2026.
“Kami mohon OMC tetap direkomendasikan dan dihadirkan lagi di Samarinda. Meski pembentukan awan sempat kecil, namun kami tetap berharap OMC dihadirkan kembali secara berkelanjutan,” tegas Suwarso.
Suwarso membeberkan eskalasi dampak kemarau paling parah melanda Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran. Setelah dua bulan berturut-turut tanpa guyuran hujan, kedua wilayah tersebut kini menjadi titik rawan dengan frekuensi karhutla tertinggi, sehingga memaksa petugas gabungan berjibaku memadamkan api hingga dini hari.
Tingginya intensitas karhutla turut memperburuk kualitas udara hingga masuk dalam kategori tidak sehat. Akibat paparan kabut asap yang mengancam kesehatan anak, Pemerintah Kota Samarinda terpaksa mengambil kebijakan darurat dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa di kawasan terdampak.
Tak hanya sektor udara dan karhutla, krisis kekeringan telah memukul ketahanan air bersih dan sektor pertanian. BPBD mencatat sumur bor komunal milik warga telah mengering total. Sementara itu, sumber air baku utama milik pemerintah terkontaminasi intrusi air laut, sehingga pasokan air ke permukiman terpaksa dibatasi hanya untuk kebutuhan non-konsumsi seperti mandi dan mencuci.
Di sektor pangan, sekitar 500 hektare lahan pertanian sawah kini berada di bawah ancaman gagal panen (puso) akibat ketiadaan irigasi, di mana baru separuh lahan yang berhasil mendapatkan suplai air darurat.
Guna menanggulangi krisis irigasi pertanian tersebut, Pemkot Samarinda memanfaatkan air dari ceruk bekas galian tambang (void) yang telah lolos uji kualitas lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, serta berkoordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memetakan alternatif sumber air baku. (dev)
