SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Rencana penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapat respons dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan penambahan kuota saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah antrean panjang di SPBU jika tata kelola distribusinya tidak dibenahi secara mendasar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengungkapkan pihaknya telah memanggil manajemen Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan alokasi bahan bakar di daerah. Dari pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim mengantongi janji adanya peningkatan kuota BBM.
“Kami sudah panggil dari Patra Niaga Provinsi Kaltim dan mereka sudah menjanjikan bahwa tahun ini akan sesuai dengan kuota. Kuota kita adalah 510.000 liter tahun 2024 dan kita ingin lebih dari itu. Mereka mengusahakan kuota aktualnya kurang lebih akan ada di antara 600.000 liter,” ujar Seno Aji beberapa waktu lalu.
Seno menambahkan, keterbatasan kuota BBM yang terjadi selama ini juga berdampak pada enggan investor untuk menambah jaringan SPBU di wilayah Kaltim. Menurutnya, kepastian pasokan kuota menjadi kunci utama untuk mendorong iklim investasi sarana pengisian bahan bakar.
Menanggapi janji penambahan kuota tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyambut baik kabar itu. Namun, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena dan menganggap masalah BBM selesai hanya pada angka pasokan.
“Kita doakan saja mudah-mudahan terwujud. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, kita bersyukur besar kalau ada penambahan kuota, tapi kita jangan berhenti di situ. Kan kita sudah punya pengalaman, kuota pada saat besar tetap ada antrean kan, tetap ada orang bilang tanda petik kelangkaan,” jelas Andi Harun, Rabu (14/10/2026).
Andi Harun menyoroti persoalan utama yang kerap memicu kelangkaan di lapangan adalah lemahnya pengawasan dan tata kelola distribusi. Ia mencontohkan temuan masyarakat terkait dugaan penyelewengan di salah satu SPBU di Samarinda Seberang yang melayani kendaraan menggunakan plat nomor tidak resmi.
“Kenapa? Kita jangan menyelesaikan hanya sampai di kuota, tapi disoal-soal tata kelola distribusi. Kemarin itu ramai di media sosial, di salah satu SPBU di Samarinda Seberang ditemukan oleh masyarakat kendaraan yang antri menggunakan pelat-pelat print-print an. Itu kan soal tata kelola,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, pemerintah daerah, hingga asosiasi seperti Hiswana Migas, untuk duduk bersama memperbaiki sistem pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kuota bertambah, alhamdulillah, tapi kalau tata kelolanya tidak diperbaiki, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ada orang yang tidak berhak akan mengambil lebih banyak porsi, dan ada orang yang harusnya berhak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati BBM bersubsidi,” terangnya.
Di akhir keterangannya, Andi Harun menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan distribusi bahan bakar di daerah.
“Kita ingin mengakhiri problem-nya, bukan memadamkan api sesaat, tapi kita ingin memiliki tata kelola yang baik,” pungkas Andi Harun. (dev)
