SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II). Kolaborasi strategis ini difokuskan pada pengamanan wilayah perbatasan negara serta penguatan benteng pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat menerima kunjungan audiensi Panglima Kogabwilhan II, Marsdya TNI Muzafar, beserta jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026).
Rudy Mas’ud menyambut positif jalinan koordinasi ini untuk memastikan stabilitas keamanan serta mengawal kelancaran berbagai agenda pembangunan daerah.
“Selamat datang. Mudah-mudahan sinergi bisa terjalin dengan baik. Yang jelas, Pemprov Kaltim siap mendukung kegiatan Kogabwilhan II,” ujar Harum.
Rudy Mas’ud menjelaskan Kaltim memiliki karakteristik geografis yang sangat strategis sekaligus rawan karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi daratan yang hanya dipisahkan oleh patok batas negara menuntut pengawasan ekstra ketat guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman kedaulatan.
Selain isu batas negara, Kaltim juga dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas (cross-border haze). Rudy Mas’ud menilai, penanganan karhutla membutuhkan integrasi lintas sektor agar dampak asap tidak meluas hingga ke negara tetangga.
“Di Kalimantan, kita hanya dipisahkan dengan patok. Tantangan kewilayahan juga mencakup persoalan karhutla yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara tetangga. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor,” ungkapnya.
Di sisi lain, penetapan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kian mendudukkan Kaltim pada posisi vital pertahanan nasional. Perkembangan IKN menuntut sistem pengawasan terpadu guna menangkal potensi gangguan pertahanan dari luar wilayah Indonesia.
Rudy Mas’ud turut menyoroti masih banyaknya titik buta komunikasi (blank spot) serta keterbatasan akses transportasi di sepanjang kawasan perbatasan Kaltim – Kaltara dengan Malaysia.
Ia mendesak keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan perbatasan, sehingga penguatan pertahanan negara dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat.
“Dengan sinergi bersama Kogabwilhan II, pemantauan terhadap berbagai potensi ancaman dapat ditingkatkan. Upaya menjaga kedaulatan negara harus berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Harum. (dev)
