SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Fenomena antrean kendaraan pemburu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung terurai di Kota Samarinda memicu sorotan tajam Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan krisis BBM hanya berpatokan pada masalah keterbatasan kuota.
Andi Harun menilai, narasi kelangkaan atau keterbatasan kuota BBM yang selalu disuarakan berpotensi mengaburkan akar masalah yang sebenarnya. Menurutnya, persoalan mendasar dari karut-marutnya antrean di SPBU terletak pada buruknya tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Keberadaan antrean kendaraan yang mengular hingga memakan bahu jalan dan berlangsung terus-menerus sepanjang tahun menjadi sinyal kuat adanya penyimpangan dalam sistem penyaluran di lapangan.
“Kalau cuma seminggu atau dua minggu berarti bebannya tidak berkepanjangan. Tapi kalau sampai dari Januari ke Januari, setahun SPBU tersebut ngantri di situ, apa teman-teman wartawan menganggap itu situasi normal? Tentu tidak,” tegas Andi Harun.
Andi Harun menduga kuat telah terjadi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, seperti keberadaan oknum pengetap yang melakukan pengisian secara berulang kali di SPBU.
Indikasi ini kian menguat lantaran kelangkaan dan antrean panjang hanya terjadi pada jenis BBM bersubsidi, sementara pasokan BBM non-subsidi di pasaran cenderung lancar tanpa kendala.
“Saya menduga kuat bahwa masalahnya di tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Coba lihat non-subsidi kan tidak masalah, lancar-lancar saja? Berarti bolehlah kita buat hipotesis, ada kemungkinan penyaluran BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Ada orang yang menikmati berkali-kali,” ungkapnya.
Guna menyelesaikan persoalan ini, Andi Harun mewanti-wanti agar pembuat kebijakan tidak mengambil langkah simplistis yang justru memicu masalah baru, seperti pembatasan jam operasional antrean SPBU hingga larut malam.
Kebijakan pembatasan jam dinilai tidak akan menjawab masalah utama jika kebocoran dan tata kelola distribusi BBM tidak ditindak secara mendasar, melainkan hanya memindahkan beban fisik dan waktu bagi masyarakat kecil.
Ia mendesak keterlibatan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, hingga pemilik SPBU untuk membongkar dan membenahi rantai niaga penyaluran BBM di Kota Tepian.
“Selama kita menyederhanakan soal antrean BBM itu satu penyebab tunggal, kita yakini tidak akan terurai masalah utamanya. Kita harus holistik mencari akar masalahnya, melibatkan rekan niaga, mata niaga, termasuk pemilik SPBU,” pungkas Andi Harun. (dev)
