KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh arahan dari pusat, termasuk dalam hal penghematan dan optimalisasi keuangan daerah.
“Kita akan jalankan semua bentuk instruksi langsung dari pusat, termasuk efisiensi. Kita akan optimalkan kemampuan keuangan daerah yang kita miliki hari ini,” ujar dia, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ini bukan hal baru bagi pemerintah daerah.
Pada periode sebelumnya, saat bersama Edi Damansyah, Pemkab Kukar juga menghadapi situasi serupa saat pandemi COVID-19.
Kala itu, pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran dengan mengalihkan belanja fisik untuk penanganan pandemi, yang dinilai memiliki kemiripan dengan kondisi efisiensi saat ini.
“Waktu COVID-19 kita juga melakukan efisiensi, pengalihan anggaran dari belanja fisik untuk penanganan. Kurang lebih sama seperti sekarang,” jelas Rendi.
Dia mengatakan bahwa instruksi efisiensi dari Presiden Republik Indonesia difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak mendesak, seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial lainnya.
“Belanja yang tidak terlalu urgen seperti makan minum rapat dan perjalanan dinas, itu yang kita efisiensikan,” katanya.
Rendi menilai, efisiensi memang akan berdampak pada pola dan kebiasaan kerja di lingkungan pemerintah.
Namun, perubahan tersebut tidak boleh memengaruhi kinerja aparatur sipil negara (ASN) maupun kualitas pelayanan publik.
“Itu hanya soal kebiasaan. Tidak boleh mengurangi kinerja ASN maupun pelayanan,” tegas dia.
Ia menerangkan, penghematan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan secara rasional, seperti mengganti konsumsi rapat dari menu lengkap menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi esensi kegiatan.
“Kalau kita mampunya cuma snack box, tidak perlu dipaksakan nasi kotak. Yang penting esensi rapat tetap berjalan,” kata Rendi.
Dia menekankan, keberhasilan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif di tengah keterbatasan.
“Kalau menghabiskan anggaran besar itu mudah. Tapi bagaimana daerah bisa bertahan dan maju dengan anggaran terbatas, itu yang jadi kunci,” pungkasnya. (ASR)
