KUKAR, LINGKARKALTIM: Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan realisasi kewajiban plasma perusahaan perkebunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di kecamatan-kecamatan, Rabu (18/2/2026).
Pihaknya menilai bahwa hal tersebut sangat penting sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya terkait kewajiban perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kepala Biro DPD FAKTA Kukar, Zaidun mengatakan bahwa RDP ini menjadi bagian dari kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor perkebunan, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan.
“Harapannya, melalui RDP ini sebagaimana niat dari teman-teman DPD FAKTA, kegiatan seperti ini bisa memberikan sumbangsih sebagai LSM kepada pemerintah. Mudah-mudahan langkah ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kita pada umumnya,” ucap dia kepada awak media.
Menurutnya, program plasma pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan terkait realisasi kewajiban tersebut yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Melalui forum RDP, pihaknya berharap aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Dia menilai keberadaan plasma seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa di sekitar kawasan perkebunan.
“Kita melihat selama ini tujuan dan harapan dari adanya plasma adalah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Karena itu, melalui RDP ini kita berharap apa yang selama ini menjadi aspirasi dapat benar-benar terealisasi,” kata Zaidun.
Dia mengungkapkan bahwa mereka telah mengonfirmasi Dinas Perkebunan Kukar, dari banyaknya perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut, realisasi plasma masih belum mencapai angka 50 persen.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi FAKTA untuk mendorong pembahasan lebih serius melalui forum RDP agar permasalahan dapat segera dicarikan solusi bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
“Kami berupaya menguatkan niat dan mendorong agar persoalan ini segera dibahas. Tujuannya sederhana, agar perekonomian masyarakat ke depan bisa menjadi lebih baik,” jelasnya.
Zaidun menyebut, meskipun Kukar dikenal sebagai daerah dengan sumber daya alam melimpah, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai penting agar manfaat sektor perkebunan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Kita sama-sama mengetahui, berdasarkan data yang ada, Kukar sering disebut sebagai kabupaten yang kaya. Namun mirisnya, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Atas dasar itulah kami ingin bersinergi dengan pemerintah, melakukan apa yang bisa kita perbuat demi Kukar yang lebih baik ke depannya,” pungkas dia. (ASR)
