KUKAR, LINGKARKALTIM: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara yang baru dilantik, Heriansyah, menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal guna membangun tim kerja yang solid dalam menjalankan program pendidikan daerah.
Ia menilai bahwa lonsolidasi internal menjadi fondasi penting sebelum menjalankan berbagai program strategis di sektor pendidikan.
“Amanah dan tugas dari Bupati (dr. Aulia Rahman Basri) harus dijalankan oleh tim yang solid dan memiliki semangat kerja yang sama,” ucap dia, Senin (9/2/2026).
Ia menekankan bahwa pengelolaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sistem dan program, tetapi juga menyangkut aspek manusia.
Mengutip pandangan tokoh manajemen Peter Drucker, lanjut dia, menyebut bahwa inti manajemen adalah perilaku manusia.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia.
Heriansyah menilai, kebijakan pendidikan ke depan harus berbasis data yang akurat, bukan sekadar asumsi.
Maka dia dari itu, ia mengatakan bahwa pendataan kondisi riil sekolah menjadi langkah penting, mulai dari kondisi infrastruktur hingga kebutuhan tenaga pendidik di lapangan.
“Kita harus tahu berapa sekolah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Data ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tapi tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana mengubah manusianya,” jelas Heriansyah.
Dia menegaskan, peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama Disdikbud Kukar, termasuk upaya menekan angka putus sekolah.
Ia menyebut SDM unggul bukan hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi, keterampilan, integritas, serta daya tahan menghadapi perubahan di era industri 4.0.
Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan inventarisasi menyeluruh untuk memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Heriansyah berharap, melalui konsolidasi dan penguatan basis data, Disdikbud Kukar dapat menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.
“Saya baru dilantik, jadi kita harus memahami kondisi riil di lapangan. Setelah itu baru dilakukan intervensi melalui program yang tepat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memiliki daya ungkit,” pungkasnya. (ASR)
