KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tetap menjalankan program prioritas meski adanya kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pengurangan beberapa program kerja dan pembangunan fisik yang semula direncanakan, terutama untuk tahun anggaran 2026 mendatang
Plt. Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah mengatakan, efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan belanja daerah lebih terarah.
Menurutnya, setiap perangkat daerah, termasuk Disperindag, harus mampu menyesuaikan rencana kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran tentu berdampak pada penyusutan program dan beberapa rencana pembangunan. Namun, kami harus tetap memastikan tujuan utama organisasi tetap tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa program non-prioritas terpaksa ditunda, sementara pembangunan fisik tertentu harus diatur ulang pelaksanaannya.
Meski demikian, Disperindag menempatkan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya terkait UMKM, industri kecil, dan stabilitas perdagangan, sebagai fokus utama.
Menurutnya, penyesuaian ini penting agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat dan sejalan dengan kebutuhan daerah.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan pelayanan, tetapi mengatur ulang strategi agar program berjalan lebih efektif.
“Yang diutamakan adalah keberlanjutan program inti. Kita tetap menjaga pendampingan pelaku usaha, pemantauan harga bahan pokok, dan penguatan industri lokal. Itu tidak boleh berhenti,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Disperindag akan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengoptimalkan peluang bantuan atau kolaborasi yang dapat mendukung program yang tertunda akibat efisiensi anggaran.
Upaya ini dilakukan agar pembangunan sektor industri dan perdagangan tetap berjalan meski dengan keterbatasan.
Selain itu, Disperindag juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan program agar dapat dilakukan dengan biaya yang lebih efisien. Pemanfaatan teknologi digital dan pola kemitraan dengan pelaku usaha menjadi salah satu solusi yang kini semakin dioptimalkan.
“Kita harus adaptif. Keterbatasan anggaran tidak boleh mematahkan semangat untuk terus memberikan pelayanan maksimal. Justru ini menjadi momentum untuk bekerja lebih kreatif,” tegas Sayid.
Ia berharap masyarakat dapat memahami penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan efisiensi anggaran yang tepat sasaran, pihaknya optimistis pembangunan dan sektor perdagangan di Kukar tetap tumbuh, meski tidak semua program dapat dijalankan sepenuhnya pada 2026 mendatang. (Adv/Kik)
