KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar tengah menata arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan kondisi riil keuangan serta arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa rapat pemaparan rencana kerja anggaran yang digelar bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan agar seluruh program kerja di tahun depan lebih sinkron, realistis, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
“Rapat ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun oleh teman-teman OPD dengan anggaran yang kita dapatkan dari pusat. Misalnya dari dana TKD dan DBH, yang semula kita rancang 5,7 , ternyata setelah KMK keluar kita hanya dapat 1,5. Maka itu semua harus kita sesuaikan,” ujar dia kepada awak media, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa dinamika fiskal nasional berpengaruh besar terhadap kemampuan keuangan daerah.
Meski terdapat beberapa komponen penerimaan daerah yang meningkat, tetapi secara keseluruhan, Pemkab Kukar memproyeksikan APBD 2026 berada di kisaran Rp6,5–7 triliun, lebih rendah dari rancangan awal di RKPD 2026 yang sempat mencapai Rp7,5 triliun.
“Di RKPD kemarin kita menyusun di angka 7,5 triliun, tapi saat itu penyusunan belum menyesuaikan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik. Jadi waktu itu belum jalan karena RPJMD-nya masih dalam proses,” kata Aulia.
Kini, dengan proses RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030 yang hampir rampung, pemerintah mulai menyelaraskan seluruh perencanaan anggaran agar sesuai dengan visi dan strategi besar daerah ke depan.
Dia menyebut, penyelarasan anggaran baru bisa dilakukan sekarang karena RPJMD 2025–2030 telah memasuki tahap finalisasi, setelah melalui proses panjang diskusi antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya.
Termasuk, koordinasi strategis dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait pembagian wilayah dan program prioritas pembangunan di kawasan Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan.
“Kami sudah membangun kesepahaman dengan DPRD dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah dan penekanan strategi pembangunan. Karena semua sudah klop, baik dari sisi ruang maupun pendanaan, sekarang saatnya kita bawa teman-teman OPD menyesuaikan dengan itu,” jelasnya.
Dalam rapat bersama OPD, Pemkab Kukar menetapkan tiga fokus utama penyesuaian rencana anggaran tahun 2026.
Pertama, memastikan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terakomodir secara penuh.
Kedua, menjamin dukungan terhadap program prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita pemerintah pusat.
Ketiga, mengintegrasikan seluruh program dedikasi dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik, agar seluruh OPD bergerak pada arah pembangunan yang seragam.
“Caranya, kita susun seluruh perencanaan di OPD termasuk menyesuaikan dengan oleh-oleh dari Pak Sekda dan Kepala Bappeda yang baru saja mengikuti kegiatan di IPDN Jatinangor,” terang dia.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, khususnya dalam belanja yang bersifat administratif.
Pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos belanja operasional dan penyusunan dokumen perencanaan, untuk memastikan anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau arahan retret tadi mengurangi belanja yang bersifat operasional, perjalanan dinas. Kedua, mengurangi belanja yang sifatnya dokumentori misalnya menyusun dokumen apa yang dipastikan itu belanja yang berhubungan dengan masyarakat, membangun jalan, rumah sakit itu yang kita pastikan,” pungkasnya. (ASR/ADV)
